ANCARAN, 17 April 2026 – Menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin maju dan dinamis, Pemerintah Desa Ancaran melangkah maju dengan melakukan penataan sistem kelembagaan internal. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa (Perdes) Ancaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) secara resmi telah diundangkan dan siap diterapkan.

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kepatuhan hukum atas penyesuaian regulasi di tingkat daerah, sekaligus menjadi pedoman yuridis utama bagi tata kelola jalannya roda pemerintahan di tingkat Desa Ancaran menuju arah yang lebih akuntabel dan transparan.

Kepala Desa Ancaran, Bapak Mugni, S.Pd., menjelaskan bahwa pembaharuan SOTK ini bukan sekadar urusan formalitas administrasi, melainkan instrumen fundamental agar struktur organisasi perangkat desa lebih proporsional, efisien, dan lincah dalam merespons kebutuhan masyarakat.

"Dengan diundangkannya Perdes SOTK Nomor 4 Tahun 2026 ini, kita menyelaraskan susunan tugas dan fungsi pelayanan kewilayahan maupun urusan teknis di kantor desa. Perubahan nomenklatur dan penataan organisasi dinas desa ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi aparatur desa agar visi mewujudkan Desa Ancaran yang Pintar, Agamis, dan Sejahtera (PAS) dapat tercapai," tegas Kades Mugni dalam ruang kerjanya.

Sebagai langkah lanjutan pasca penetapan Perdes SOTK ini, Pemerintah Desa Ancaran akan segera meluncurkan rangkaian kebijakan teknis, mulai dari pengukuhan penyesuaian jabatan jabatan internal hingga persiapan pembentukan tim penjaringan untuk mengisi pos-pos strategis kewilayahan yang masih kosong.

Melalui rilis ini, Pemerintah Desa berharap seluruh lapisan warga Desa Ancaran memahami dan mendukung penuh transisi tata kelola kelembagaan yang baru. Langkah ini merupakan hulu dari seluruh komitmen penataan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi penuh pada kualitas pelayanan untuk masyarakat.